Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat PEMILU, merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih seseorang  untuk menjadi wakil rakyat atau yang biasa disebut sebagai caleg (calon legislatif) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Masyarakat yang dapat mengikuti pemilihan umum adalah masyarakat yang mendapatkan hak pilih (asli Indonesia atau naturalisasi, dan juga telah mencapai usia 17 tahun ke atas). Selain itu, pemilihan umum juga biasa dilakukan pada hari libur atau pada hari biasa yang kemudian dijadikan hari libur untuk melaksanakan pemilu.

Di Indonesia, juga terdapat parpol atau partai politik yang kemudian berfungsi untuk mengajukan calon legislatif dari partainya. Calon legislatif inilah yang kemudian akan dipilih dan dipercaya masyarakat untuk menjadi wakil rakyat melalui diadakannya pemilu atau pemilihan umum.

Partai politik yang mengajukan caleg inilah yang kemudian mengadakan kampanye untuk kandidatnya bila waktu untuk melakukan pemilihan umum sudah dekat. Kampanye yang biasa dilakukan oleh caleg dan parpolnya ini bertujuan untuk mempromosikan diri, visi, serta misinya, yang kemudian akan membuat calon pemimpin tersebut menjadi lebih dikenal dalam kalangan masyarakat.

Dengan begitu, adanya pemilu merupakan hal penting yang harus dilakukan karena nantinya wakil rakyat yang terpilih dalam pemilu akan menjadi tokoh penting dalam memimpin masyarakat menjadi lebih baik. 

Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggaraan Pemilu
(Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif)

Pemilu legislatif merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu  ini pada hakekatnya dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu biasanya dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pemilu sendiri dilaksanakan melalui beberapa tahap penyelenggaraan, meliputi:

  1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
  2. Pendaftaran peserta pemilu
  3. Penetapan peserta pemilu
  4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (dapil)
  5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
  6. Masa kampanye
  7. Masa tenang
  8. Pemungutan dan penghitungan suara
  9. Penetapan hasil pemilu
  10. Pengucapan sumpah/janji anggota legislatif.

Pemilu untuk memilih anggota DPD berbeda dengan DPR, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak, sedangkan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Adanya KPU bertujuan untuk mendukung diselenggarakannya pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dibawah pengawasan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Sejarah Pemilu :
 
Pemilihan umum untuk calon legislatif di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sebanyak 10 kali pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.
 
Pemilu 1955 
Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu 1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu 1971
Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah Pemilu pertama setelah orde baru yang diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat.
Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.
Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.
 
Pemilu 1977-1997 
Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut dengan "Pemilu Orde Baru". Sesuai peraturan Fusi Partai Politik tahun 1975, Pemilu-Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.
 
Pemilu 1999
Pemilu berikutnya, sekaligus menjadi Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.
 
Pemilu 2004
Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili kepentingan daerah.
 
Pemilu 2009
Pada Tahun 2009 kemudian juga diadakan pemilu legislatif yang bertujuan memilih caleg untuk mengisi jabatan lembaga legislatif di Indonesia.
 
Mengenai tentang surat suara, Surat Suara dikatakan sah apabila:
  1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
  2. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU
  3. Menggunakan alat coblos yang telah disediakan
  4. Surat suara tidak rusak
  5. Surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain
  6. Hasil pencoblosan dinyatakan TIDAK SAH apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  7. Tanda coblos hanya terdapat pada:
  • Satu kolom yang memuat satu pasangan calon
  • Satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan
  • Salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon
  • Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon
  • Pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.